Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Cakupan balita pneumonia yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penderita diare yang ditangani Angka kejadian Malaria Tingkat kematian akibat malaria Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase balita gizi buruk Prevalensi balita gizi kurang Cakupan Desa Siaga Aktif Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Jumlah Tenaga Kesehatan Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Jumlah Pedagang Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Persentase areal kawasan kumuh Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Ruang publik yang berubah peruntukannya Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan Ketaatan terhadap RTRW Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rumah Tangga Bersanitasi Rumah tangga pengguna air bersih Kawasan Kumuh Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Persentase pemukiman yang tertata Persentase lingkungan pemukiman kumuh Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persentase Penegakan PERDA Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase Personil berkualitas PPNS Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Rasio lulusan S1/S2/S3 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial Persentase instruktur bersertifikat kompetensi Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jenis Kelamin Ketenagakerjaan TKI Di Luar Negeri PHK Rata-Rata Upah Minimum Regional

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Rasio APM perempuan/laki?laki di SD Rasio APM perempuan/laki?laki di SMP Rasio APM perempuan/laki?laki di SMA Rasio APM perempuan/laki?laki di Perguruan Tinggi Rasio melek huruf perempuan terhadap laki?laki pada kelompok usia 15?24 tahun Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Partisipasi angkatan kerja perempuan

Ketersediaan pangan utama Ketersediaan energi dan protein perkapita Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penguatan cadangan pangan Penanganan daerah rawan pangan Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan

Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Luas lahan bersertifikat Tersedianya tanah untuk masyarakat. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Penetapan hak MHA Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Timbulan sampah yang ditangani Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah sampah yang tertangani Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan akta kelahiran Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik Jumlah penduduk wajib KTP Jumlah penduduk yang memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin ** Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Menurut Umur Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase LSM aktif Persentase LPM Berprestasi Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Persentase pengentasan desa tertinggal Persentase peningkatan status desa mandiri PKK aktif Posyandu Administrasi Wilayah Pemerintahan Klasifikasi Desa Total Posyandu

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Total Fertility Rate (TFR) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Rata-rata jumlah anak per keluarga Ratio Akseptor KB Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15?19) per 1.000 perempuan usia 15?19 tahun (ASFR 15?19) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Rata-rata usia kawin pertama wanita Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes TFR (Angka Kelahiran Total) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Persentase layanan angkutan darat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Pemasangan Rambu- rambu Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Rasio konektivitas Kabupaten Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jenis Kecamatan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Proporsi rumah tangga dengan akses internet Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo

Persentase koperasi aktif Persentase UKM non BPR/LKM aktif Persentase Usaha Mikro dan Kecil Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Koperasi aktif

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten

Persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase wirausaha muda Cakupan pembinaan olahraga Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Peningkatan prestasi olahraga Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Buku "kabupaten dalam angka" Buku "PDRB" Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah

Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Terlestarikannya Cagar Budaya Penyelenggaraan festifal seni & budaya

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Nilai Budaya Baca Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 UU43/2009) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Kunjungan wisata Lama kunjungan Wisata PAD sektor pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang Tingkat hunian akomodasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Cakupan bina kelompok petani Produksi Pertanian Luas Panen Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Populasi Unggas Menurut Jenis Ternak Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Ternak Produksi Telur Unggas Jumlah Lahan Persawahan Jumlah Lahan Kering **

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

Persentase rumah tangga pengguna listrik Rasio ketersediaan daya listrik Persentase pertambangan tanpa ijin Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase alat ? alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Cakupan bina kelompok pengrajin Pertumbuhan Industri Pertambahan jumlah industri Usaha Kecil Menengah Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten

Persentase transmigran swakarsa Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya

Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jenis Penangkapan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Lokasi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Penjabaran program RPJMD dalam RKPD

Opini BPK terhadap laporan keuangan Persentase SILPA Persentase SILPA terhadap APBD Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persentase belanja pendidikan Persentase belanja kesehatan Perbandingan belanja langsung Perbandingan antara belanja tidak langsung Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Penetapan APBD Persentase PAD terhadap pendapatan Opini BPK Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD Jumlah PAD Jumlah PDRB non migas Rasio Jumlah belanja urusan pemerintahan umum dikurangi transfer expenditures jumlah belanja APBD Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi Rasio Total belanja APBD dikurangi satu Assets management Nilai Realisasi SiLPA

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Jumlah Pejabat Struktural Pejabat Fungsional

Persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Persentase tindak lanjut temuan Persentase pelanggaran pegawai Jumlah temuan BPK Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)

Jumlah kegiatan pembinaan politik Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP Jumlah Demonstrasi