Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Kasar
Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Angka partisipasi sekolah
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
Angka Putus Sekolah:
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Angka Kelulusan:
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM):
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pendidikan dasar
Rasio guru per peserta didik sekolah pendidikan dasar
Rasio guru/peserta didik per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar
Proporsi murid kelas 1 SMP/MTs/sderajat yang berhasil menamatkan sekolah dasar
Angka melek huruf penduduk usia 15 - 24 tahun, perempuan dan laki-laki
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini
Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
Persentase SD dan SMP Terakreditasi
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
kelahiran hidup
Angka kelangsungan hidup bayi
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
Rasio posyandu per satuan balita
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Rasio dokter per satuan penduduk
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia
2.100 Kkal/kapita/hari)
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Non Polio AFP rate per
100.000 penduduk
Cakupan balita pneumonia yang ditangani
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per
100.000 penduduk)
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang
terdeteksi dalam program DOTS
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Penderita diare yang ditangani
Angka kejadian Malaria
Tingkat kematian akibat malaria
Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
Cakupan pelayanan nifas
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Cakupan pelayanan anak balita
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Persentase balita gizi buruk
Prevalensi balita gizi kurang
Cakupan Desa Siaga Aktif
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi
Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan
Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Jumlah Tenaga Kesehatan
Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan
Jumlah Pedagang Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
Persentase irigasi
kabupaten dalam kondisi baik
Rasio Jaringan Irigasi
Persentase penduduk berakses air minum
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
Persentase areal kawasan kumuh
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Ruang publik yang berubah peruntukannya
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
Ketaatan terhadap RTRW
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Rumah Tangga Bersanitasi
Rumah tangga pengguna air bersih
Kawasan Kumuh
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Rasio rumah layak huni
Rasio permukiman layak huni
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Persentase pemukiman yang tertata
Persentase lingkungan pemukiman kumuh
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Persentase Penegakan PERDA
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
Persentase Personil berkualitas PPNS
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Pelayanan informasi rawan bencana
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sosial
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Persentase PMKS yang tertangani
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten
Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga
Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan
Tenaga Kerja
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Keselamatan dan perlindungan
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Rasio lulusan S1/S2/S3
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten
Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
Persentase instruktur bersertifikat kompetensi
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan
Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jenis Kelamin
Ketenagakerjaan
TKI Di Luar Negeri
PHK
Rata-Rata Upah Minimum Regional
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Rasio KDRT
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai
dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Rasio APM
perempuan/laki?laki di SD
Rasio APM perempuan/laki?laki di SMP
Rasio APM perempuan/laki?laki di SMA
Rasio APM perempuan/laki?laki di Perguruan Tinggi
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki?laki pada kelompok usia 15?24 tahun
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian
Persentase ARG pada belanja langsung APBD
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Pangan
Ketersediaan pangan utama
Ketersediaan energi dan protein perkapita
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Penguatan cadangan pangan
Penanganan daerah rawan pangan
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)
Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan
Pertanahan
Persentase luas lahan bersertifikat
Penyelesaian kasus tanah Negara
Penyelesaian izin lokasi
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Luas lahan bersertifikat
Tersedianya tanah untuk masyarakat.
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Lingkungan Hidup
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional
Penetapan hak MHA
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
Timbulan sampah yang ditangani
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
Persentase cakupan area pelayanan
Persentase jumlah sampah yang tertangani
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di
kabupaten
Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan
Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk
Rasio bayi berakte kelahiran
Rasio pasangan berakte nikah
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Cakupan penerbitan akta kelahiran
Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran
Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik
Jumlah penduduk wajib KTP
Jumlah penduduk yang memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin **
Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk Menurut Umur
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Persentase LSM aktif
Persentase LPM Berprestasi
Persentase PKK aktif
Persentase Posyandu aktif
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Persentase pengentasan desa tertinggal
Persentase peningkatan status desa mandiri
PKK aktif
Posyandu
Administrasi Wilayah Pemerintahan
Klasifikasi Desa
Total Posyandu
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Total Fertility Rate (TFR)
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
Jumlah sektor yang menyepakati dan
memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Ratio Akseptor KB
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15?19)
per 1.000 perempuan usia 15?19 tahun (ASFR 15?19)
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan
Konseling Remaja/Mahasiswa
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
Rata-rata usia kawin pertama wanita
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
TFR (Angka Kelahiran Total)
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Rasio ijin trayek
Jumlah uji kir angkutan umum
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Persentase layanan angkutan darat
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Pemasangan Rambu- rambu
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
Rasio konektivitas Kabupaten
Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jenis Kecamatan
Komunikasi dan Informatika
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Proporsi rumah tangga dengan akses internet
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten
Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government
Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
Persentase koperasi aktif
Persentase UKM non BPR/LKM aktif
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha
Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
Koperasi aktif
Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olah Raga
Persentase organisasi pemuda yang aktif
Persentase wirausaha muda
Cakupan pembinaan olahraga
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi
Cakupan pembinaan atlet muda
Jumlah atlet berprestasi
Jumlah prestasi olahraga
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Peningkatan prestasi olahraga
Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan
Statistik
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
Buku "kabupaten dalam angka"
Buku "PDRB"
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah
Persandian
Kebudayaan
Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
Nilai Budaya Baca
Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan
Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah
Kearsipan
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 UU43/2009)
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Pariwisata
Kunjungan wisata
Lama kunjungan Wisata
PAD sektor pariwisata
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang
Tingkat hunian akomodasi
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD
Pertanian
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Cakupan bina kelompok petani
Produksi Pertanian
Luas Panen
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak
Populasi Unggas Menurut Jenis Ternak
Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Ternak
Produksi Telur Unggas
Jumlah Lahan Persawahan
Jumlah Lahan Kering **
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (SIJINAK)
Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Ekspor Bersih Perdagangan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Persentase kinerja realisasi pupuk
Persentase alat ? alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Harga Kebutuhan Pokok dan Penting
Perindustrian
Cakupan bina kelompok pengrajin
Pertumbuhan Industri
Pertambahan jumlah industri Usaha Kecil Menengah
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten
Transmigrasi
Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan
Konsumsi ikan
Cakupan bina kelompok nelayan
Produksi perikanan kelompok nelayan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten
Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jenis Penangkapan
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Lokasi
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya
Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan
Penjabaran program RPJMD dalam RKPD
Keuangan
Opini BPK terhadap laporan keuangan
Persentase SILPA
Persentase SILPA terhadap APBD
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana
Persentase belanja pendidikan
Persentase belanja kesehatan
Perbandingan belanja langsung
Perbandingan antara belanja tidak langsung
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
Penetapan APBD
Persentase PAD terhadap pendapatan
Opini BPK
Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan
Jumlah APBD
Jumlah PAD
Jumlah PDRB non migas
Rasio Jumlah belanja urusan pemerintahan umum dikurangi transfer expenditures
jumlah belanja APBD
Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi
Rasio Total belanja APBD dikurangi satu
Assets management
Nilai Realisasi SiLPA
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Jumlah pemangku
jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Jumlah Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional
Penelitian dan pengembangan
Pengawasan
Sekretariat
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)
Kesbangpoldagri
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (SIJINAK)